Tahun 2022 Sisakan Banyak PR Industri Pariwisata, Pasal Zina Rugikan Wisman Ikut Disentil

Candi Borobudur.
Candi Borobudur.
Sumber :
  • Dokumentasi Kominfo

VIVA Travel – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan beberapa catatan evaluasi yang perlu diperhatikan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Indonesia menjelang akhir tahun 2022. Antara lain polemik tiket dan izin masuk Pulau Komodo dan Candi Borobudur

“Pertama, ketidakpastian harga tiket memengaruhi minat para wisatawawan asing bahkan banyak yang jadi membatalkan perjalanannya ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur. Hal ini dianggap merugikan pelaku usaha lokal. Namun, di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk konservasi cagar budaya dan alam,” kata Hetifah, Kamis, 29 Desember 2022. Scroll untuk https://www.viva.co.id//gaya-hidup/travel/1560585-tahun-2022-sisakan-banyak-pr-industri-pariwisata-pasal-zina-rugikan-wisman-ikut-disentil selengkapnya.

 Lebih lanjut, Hetifah juga menyoroti implementasi Program Desa Wisata yang dinilai belum optimal. Apalagi, kata dia, masih terjadi tumpang tindih nomenklatur yang mengakibatkan terkendalanya soal anggaran. 

“Program Desa Wisata sangat baik untuk memajukan usaha wisata lokal, namun pada implementasinya belum optimal. Contohnya, kurangnya perhatian Dispar dalam program pengembangan dan pendampingan, serta persoalan dana yang masih masuk Dana Desa dan bukan APBN/dana Dispar. Selain itu, terjadi kebingungan akibat nomenklatur yang tumpang tindih, seperti kata ‘Desa’ yang masuk ranah Kemendes dan ‘Wisata’ yang masuk ranah Kemenpar,” kata Hetifah.

Taman pulau komodo

Taman pulau komodo

Photo :
  • KLHK

Hetifah juga menanggapi masalah dua regulasi yang menjadi perhatian masyarakat. Khususnya soal Pasal Zina di KUHP yang baru.

“UU KUHP dengan pasal zina yang dikhawatirkan akan diimplementasikan secara ugal-ugalan dan merugikan wisatawan mancanegara. Selain itu, ada rencana merevisi UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga berbagai hal di tahun 2022 dan masukan dari semua stakeholders harus menjadi masukan perbaikan UU tersebut,” kata Hetifah.

Halaman Selanjutnya
img_title