Mereka Korban Sengatan ITE

Buni Yani ditahan.
Buni Yani ditahan.
Sumber :
  • ANTARA Foto/Kahfie Kamaru

VIVA – Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang https://www.viva.co.id//indepth/sorot/1165228-mereka-korban-sengatan-ite dan Transaksi Elektronik disahkan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 21 April 2008 silam. Selang lima bulan, atau tepatnya 6 September 2008, seorang ibu dua anak dari Tangerang, Banten, terkena 'sengatan' UU ini.

Adalah Prita Mulyasari yang didakwa melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 310-311 KUHP lantaran dianggap mencemarkan nama Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera.

Prita mengirim surat elektronik atau email yang berisi keluhan atas layanan rumah sakit itu kepada beberapa rekannya. Namun email itu menyebar ke sejumlah milis komunitas. Tak ayal, kasus ini menjadi sorotan publik hingga memunculkan gerakan “Koin untuk Prita”.

Prita Mulyasari terima koin di Konser Koin untuk Keadilan

Prita, korban UU ITE

Fantastis, uang yang terkumpul dari gerakan ini mencapai Rp825.728.550. Angka ini empat kali lebih besar dari denda yang harus dibayar Prita, yakni sebesar Rp204 juta. Meski begitu ujian untuk Prita belum terhenti.

Kendati RS Omni mencabut gugatan perdata atas Prita sehingga ia terbebas dari kewajiban membayar denda, namun pada tingkat kasasi, Prita tetap dinyatakan bersalah dan dipidana enam bulan penjara. Tapi kemudian, pada 17 September 2012, Mahkamah Agung menyatakan secara tegas bahwa Prita tidak bersalah.

Di mata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Anggara Suwahju, pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE yang diketahui memiliki pandangan yang sama dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perlu untuk dihapus.

"Itu dari dulu sudah kita kritisi. Enggak perlu ada pemidanaan baru. Karena, dengan KUHP yang ada, menurut saya sudah cukup. Nah, model baru ini justru menambah ketidakjelasan. Karena, kan, unsur-unsurnya jadi terlampau longgar," kata dia kepada VIVA, Jumat malam, 12 Juli 2019.

Anggara melanjutkan, bila unsur-unsur di dalam kegiatan harus tetap dirumuskan. Sementara UU ITE perumusannya terlampau longgar. Hal ini berbeda dengan KUHP yang saat ini digunakan. Menurutnya revisi UU ITE yang baru-baru ini dilakukan hanya mengubah pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan.

"Perlu direvisi. Dari dulu kita bilang bahwa pasal-pasal yang ada padanannya dengan KUHP itu tidak perlu ada. Status di UU ITE, kan, juga masih belum jelas. Apakah pasalnya masih berlaku atau ikut dengan KUHP," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
img_title