Hari Tua Tak Lagi Suram?

Buruh Tuntut UU BPJS
Buruh Tuntut UU BPJS
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVA.co.id - Tatang Raharja (40 tahun), tidak pernah membayangkan akan memperoleh pensiun jika nanti ia sudah tidak lagi berusia produktif. Sebagai buruh swasta sebuah pabrik di kawasan industri Pulo Gadung, Tatang hanya membangun harapan hari tuanya dengan memiliki tabungan di salah satu bank.

Ia sudah 15 tahun bekerja dan baru 10 tahun belakangan ini mulai rutin menabung. Uang untuk menabung pun dia ambil dari gaji yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp3,5 juta.

"Sebisa mungkin, saya ambil untuk ditabung. Paling banyak Rp200 ribu, tidak cukup kalau di atas itu. Saya kan, bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dapat pensiun," kata Tatang yang beristrikan Sari, saat ditemui VIVA.co.id, Kamis 25 Juni 2015.

Dengan satu anak berusia 15 tahun, Tatang juga harus memikirkan pendidikan anak semata wayangnya tersebut. "Ya, saya menabung buat hari tua, sesuai kemampuan saja. Rencananya, uang tabungan itu buat beli sapi untuk diternakkan di kampung kalau saya sudah tidak lagi bekerja," katanya.

Hal yang sama juga dialami Ani (42), buruh pabrik garmen di Jakarta. Ani mengaku telah bekerja selama sembilan tahun dan berpenghasilan Rp2,1 juta.

"Sudah sembilan tahun kerja, enggak kebayang ada pensiun. Saya kan bukan PNS. Suami akhirnya berhenti dan garap kebun sawit dan kopi di Lahat, Sumatera Selatan," kata dia kepada VIVA.co.id, Kamis.

Ia sengaja bertahan di Jakarta, karena masih menunggu anaknya yang baru naik kelas VI SD di Jakarta. "Kalau anak sudah lulus, saya ke kampung halaman suami, ikut berkebun. Saya kan cuma buruh pabrik, mana ada pensiun," ujarnya.

Bayangan suram masa depan memang menggantung di hati jutaan pekerja dan buruh swasta di Indonesia. Jika PNS di masa tidak produktif masih bisa menerima pensiun setiap bulan, pekerja/buruh swasta harus rela mencari cara untuk bisa tetap bertahan di hari senjanya.

Namun, kini tidak hanya PNS yang bisa menikmati jaminan hari tua, alias pensiun. Sebab, dalam upaya menjamin hari tua buruh dan karyawan swasta, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan memberikan program jaminan pensiun untuk para pegawai swasta.


Tatang dan Ani, hanyalah satu dari jutaan pekerja swasta/buruh di Indonesia, yang memang tidak memiliki jaminan pensiun layaknya PNS. 

Bagi mereka yang berpenghasilan mencukupi, mungkin bisa disiasati dengan ikut serta dalam program asuransi swasta yang memiliki program jaminan pensiun.

Tetapi, bagaimana halnya dengan Tatang, Ani, dan jutaan buruh yang penghasilnya hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Untuk menabung pun harus berpikir 1.000 kali.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pun membuat usulan. Usulan yang juga  didasari adanya desakan kaum buruh, agar diberikan jaminan pensiun bagi pekerja swasta.

Sejak tahun lalu, guliran usulan sudah diajukan baik oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, BPJS, organisasi buruh, dan kalangan pengusaha.

Akhirnya, ada tiga opsi terkait besaran iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini. Opsi pertama adalah sebesar delapan persen, yang merupakan usulan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Opsi kedua, sebesar tiga persen yang dibayarkan perusahaan dan pekerja secara bertahap sesuai usulan Kementerian Keuangan. Sedangkan opsi terakhir, merupakan usulan pemberi kerja yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar 1,5 persen.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, R. Irianto Simbolon, mengatakan berdasarkan perintah Undang-undang No.40 Tahun 200 tentang Sistem Program Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan dari penyelenggara dari jaminan sosial itu ada empat program. Ada juga jaminan kesehatan. Jadi, ada lima program.

Untuk jaminan kesehatan dibentuk badan penyelenggara kesehatan. Ini atas dasar Undang-undang no 24 tahun 2011, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial mengatur penyelenggara terdiri dari dua, satu jaminan kesehatan, dan satu lagi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan empat program, yaitu program jaminan kecelaakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan aturan baru, yaitu jaminan pensiun.

Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan hari tua sudah berlangsung melalui Undang-Undang No 3 yang diselanggarakan oleh badan penyelenggaranyam yaitu PT Jamsostek. Jadi, Jamsostek itu mengubah diri dan bertransformasi kepada BPJS yang akan beroperasi penuh 1 Juli 2015.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Senin 18 Mei 2015 lalu, pernah mengungkapkan iuran yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar delapan persen dari gaji pekerja masih belum disepakati oleh berbagai pihak, khususnya dunia usaha.

"Saya berharap, bulan ini (iurannya disepakati). Tapi kan, keputusan di politik," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rinciannya, lima dari delapan persen iuran yang ditetapkan pemerintah itu dibebankan kepada pengusaha, sisanya (tiga persen) ditanggung pekerja.

Halaman Selanjutnya
img_title