Kebijakan Setengah Jalan

Ilustrasi belanja bulanan
Ilustrasi belanja bulanan
Sumber :
  • ANTARA//Adeng Bustomi

VIVA.co.id – Latar permukaan air Jakarta itu terlihat mentereng. Deretan gedung menjulang. Saat malam, pemandangan teluk makin menawan bermandikan cahaya lampu.  

Namun, lanskap itu berubah total di siang hari. Tatkala diamati dari jarak hitungan meter dengan garis Teluk Jakarta. Seketika yang tampak ialah lautan sampah.

Jenisnya bermacam-macam. Mulai dari sampah kayu, makanan, hingga kantong plastik, dan kemasan minuman. Tumpukan sampah dan permukaan air yang menghitam menguatkan atmosfer kumuh ibu kota. Gamblang kesenjangannya dengan gedung-gedung pencakar langit di sisi lain.

Tumpukan sampah dan gundukan limbah di dataran sekitar Teluk Jakarta secara kasat mata menjadi bukti bahwa buangan rumah tangga menjadi persoalan serius.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyatakan, total sampah Jakarta mencapai 6.500-6.700 ton per hari. Sampah plastik bisa 400 ton setiap harinya. Seandainya sampah dari jenis yang mudah terurai, barangkali problem ini tidak terlalu pelik.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/26/56cfcdb2eb99e-sampah-di-teluk-jakarta-kawasan-jakarta-bagian-utara_663_382.jpg

Total sampah Jakarta mencapai 6.500-6.700 ton per hari.

Namun, sampah plastik kenyataannya menggunung. Dengan estimasi baru bisa terhancurkan sekitar 50 tahun, pemerintah wajar harus waspada dengan persoalan jangka panjang ini. Masyarakat yang turut andil lalu dirasa perlu dilibatkan menanganinya.

Gambaran sampah Jakarta yang membeludak hanya salah satu sisi wajah Indonesia soal pencemaran. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia dituding sebagai penyumpang sampah plastik kedua terbesar setelah Tiongkok. Itu menurut sebuah penelitian di Georgia University pada 2014.  

Tercatat ada 187 juta ton sampah Indonesia yang mencemari lautan. Sedikitnya 14 persen adalah sampah plastik. Temuan ini didukung pula oleh rilis World Economic Forum yang bekerja sama dengan Ellen Mc Arthur Foundation dan Mc Kinsey yang menafsir bahwa pada 2050, jika sampah tak segera ditanggulangi, jumlahnya akan lebih banyak ketimbang ikan di perairan.

Kondisi itu diamini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ingin segera menekan output sampah plastik melalui kebijakan kantong plastik berbayar.

Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK lalu megeluarkan surat edaran perihal harga dan penerapan kantong plastik berbayar yang dikeluarkan pada 17 Februari 2016. Dengan aturan ini, pemerintah daerah di 22 kabupaten dan kota diminta menerapkan sekaligus mengawasi aturan kantong plastik yang dipungut biaya.

Namun, regulasi tersebut sementara waktu hanya berlaku di toko-toko ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Dalam surat itu ada enam poin yang diterakan. Beberapa hal krusial adalah bahwa kebijakan kantong plastik berbayar disepakati atas pertemuan kementerian dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Aprindo yang berlangsung ternyata hanya sehari sebelum surat edaran dikeluarkan, yakni 16 Februari 2016.  

Halaman Selanjutnya
img_title