Terguncang Harga Rokok Selangit

Sejumlah warga petani tembakau yang tergabung dalam APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) melakukan aksi damai tolak kenaikan harga rokok.
Sejumlah warga petani tembakau yang tergabung dalam APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) melakukan aksi damai tolak kenaikan harga rokok.
Sumber :
  • ANTARA/Anis Efizudin

VIVA.co.id –  Pesan itu dalam waktu singkat menjadi viral di media sosial dan grup aplikasi pesan. Tidak terbendung. Isinya deretan merek rokok, dari produk lokal sampai impor, dibubuhi angka kenaikan harga yang cukup fantastis, Rp50.000 per bungkus. Dan, diklaim sebagai kebijakan pemerintah yang sudah berlaku saat itu.

Tanpa mengonfirmasi kebenarannya, pesan liar ini langsung ditelan mentah-mentah. Ada yang bersuka cita, ada yang kebakaran jenggot. Para petani tembakau resah, aktivis perokok angkat bicara menuding pegiat antirokok yang sengaja 'mengampanyekan' pesan itu. Sementara pemangku kebijakan sibuk menyangkal bakal menaikkan harga rokok sedrastis itu. Pro kontra pun bergulir.

'Gempa' di industri rokok ini bermula dari penelitian yang dilakukan Profesor Hasbullah Thabrany, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Penelitian yang menggunakan telepon polling ini dilakukan pada Desember 2015 hingga awal Januari 2016. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dari 34 provinsi di Indonesia. Responden terdiri dari 610 pria dan 390 responden wanita dengan usia antara 14-78 tahun, rata-rata berusia 32,9 tahun dengan standar deviasi 11,75 tahun.

Pendidikan tertinggi responden 50,7 persen tamat SMA dan 24,3 persen tamat perguruan tinggi. Sebagian besar responden (38,8 persen) berpendapatan antara Rp1 juta-Rp3 juta. Sebanyak 26,2 persen responden merupakan pegawai swasta, 21 persen usaha sendiri dan 6,8 persen pegawai negeri. Sedangkan 59 Persen responden merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan sebanyak 13,2 Persen merupakan penerima bantuan iuran PNS/pegawai swasta.

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar publik mendukung kenaikan cukai rokok dan penggunaan dana cukai rokok untuk JKN.

Hasil polling menunjukkan 41,3 persen responden mengonsumsi 1-2 bungkus rokok sehari dengan pengeluaran Rp450 ribu-Rp600 ribu per bulan. Secara total, 80,3 persen responden mendukung kenaikan harga rokok dan setuju hasil kenaikan itu dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan JKN.

Proporsi non perokok yang mendukung dana hasil kenaikan untuk JKN lebih tinggi (83,4 persen) dibandingkan dengan perokok (75,9 persen). Uniknya, proporsi perokok yang tahu bahwa rokok berbahaya mencapai 96,8 persen, namun sebagian besar dari mereka mengakui kesulitan berhenti merokok.

Yang menarik dari hasil penelitian itu, dan memicu kesalahpahaman publik adalah bagian ini: 72,3 persen perokok menyatakan akan berhenti jika harga rokok mencapai Rp50 ribu per bungkus, dua kali lipat atau lebih dibandingkan harga saat ini. Hanya 14,5 persen perokok yang menyatakan akan berhenti jika harga Rp25 ribu per bungkus, dan hanya  13,3 persen perokok menyatakan akan berhenti jika harga rokok Rp35 ribu per bungkus.

Penelitian itu lalu dituangkan dalam The Indonesian Journal of Health Economics (IJHE) Volume 1, Nomor 1, Juli 2016 yang diterbitkan Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Hasil penelitian juga dibeberkan Hasbullah pada 3rd Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Congress di Yogyakarta, 28 Juli 2016 lalu.

Halaman Selanjutnya
img_title