Siapa Menangguk Untung di Balik Berita Halal-Haram Cuan Vaksin?

Pengurus YKMI saat menunjukkan Lampiran Putusan MA terkait kewajiban Pemerintah menyediakan Vaksin Halal
Pengurus YKMI saat menunjukkan Lampiran Putusan MA terkait kewajiban Pemerintah menyediakan Vaksin Halal
Sumber :
  • vstory

VIVA – Pada tanggal 14 April 2022, masih suasana bulan Ramadhan, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 31P/HUM/2022. Isinya mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).

Yayasan itu menggugat uji tafsir Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan dan menentukan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19.

Isi Perppres itu, menurut gugatan YKMI, terlalu luas. Karenanya harus ditafsirkan resmi. YKMI menuntut supaya Pasal itu ditafsirkan merujuk dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Dua aturan itu yang dijadikan batu uji.

Di petitum, YKMI menuntut supaya Pasal 2 Perpres itu wajib ditafsirkan bahwa jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, wajib dijamin kehalalannya. Jadi tak bisa sekadar jenis vaksin belaka.

Sebelumnya, program vaksinasi telah terjalan sejak covid-19 merebak. Pemerintah menentukan jenis vaksin yang digunakan. Berlandas Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/Menkes/6424/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), tanggal 21 September 2021, ada 9 jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi tahap satu dan dua. Jenis vaksin itu adalah Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, Pfizer, Cansino Bilogical Inc./ Beijing Institute of Biotechnology, The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology (Sputnik V).

Sebelumnya, tanggal 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.2 Tahun 2021. Isinya menyatakan vaksin jenis Sinovac dinyatakan suci dan halal. Bisa digunakan untuk umat Islam. Sinovac telah mengantongi sertifikat halal.

Kemudian, tanggal 16 Maret 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021, yang isinya bahwa jenis vaksin AstraZeneca dinyatakan mengandung bahan tripsin babi. Ini dinyatakan haram. Tak layak digunakan umat Islam. Dan, tanggal 28 September 2021, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2021, yang menyatakan vaksin jenis Zifivax dinyatakan halal.

Pada tahun 2022 ini, Fatwa halal No.8 juga telah diberikan Vaksin Merah putih, produksi dalam negeri oleh PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dan Fatwa No.9 untuk vaksin jenis Sinopharm diproduksi oleh Beijing Insitute of Biological Products.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna ecetemelkuran.com yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.