Menuju 0% Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

Poverty in Society
Poverty in Society
Sumber :
  • vstory

VIVA – Pemerintah melakukan langkah percepatan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan target 0% pada tahun 2024. Melalui Inpres No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinakn ekstrem, Presiden menginstruksikan kepada para menteri, kepala badan, dan lembaga negara untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 3 strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Mengacu pada strategi tersebut, ketika mencapai target 0% pada kemiskinan ekstrem, apakah artinya tidak ada lagi penduduk miskin di Indonesia? Atau apakah dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dibanding negara di belahan dunia lain?

Tingkat kemiskinan ekstrem berbeda dengan tingkat kemiskinan yang biasa dihitung oleh BPS selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan angka kemiskinan.

Perbedaan tersebut terletak pada batasan atau garis kemiskinan yang digunakan. Penduduk yang memiliki pengeluaran kurang dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau jika dirupiahkan sebesar Rp 10.739 per hari per kapita masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, sedangkan kemiskinan yang biasa dihitung oleh BPS adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 450.185 per April 2021.

Perbedaan konsep dan definisi antara kemiskinan ekstrem versi World Bank dan kemiskinan versi BPS menyebabkan perbedaan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Jika mengacu pada kemiskinan ekstrem versi World Bank, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 2% atau sekitar 6 juta orang. Namun, di tahun yang sama berdasarkan gasris kemiskinan BPS, per Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta (10,14%), sedangkan kondisi September 2021 turun menjadi 9,71% atau 26,5 juta penduduk.

Penduduk sebanyak 6 juta tersebut yang menjadi sasaran dari pemerintah untuk menuju 0% pada tahun 2024. Alasan pemerintah menggunakan ukuran kemiskinan ekstrem karena data tersebut dapat dibandingkan antar negara di seluruh dunia karena menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten antarwaktu dan antarnegara. Acuan tersebut dapat menggambarkan berapa banyak penduduk miskin di setiap negara dengan acuan yang sama, yaitu US 1,9 PPP. Selain itu, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mewujudkan misi pengentasan kemiskinan yang tertuang di dalam poin pertama Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu akhiri kemiskinan dimanapun dalam segala bentuk.

Pemerintah menyusun berbagai strategi untuk mewujudkan misi pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu melaui top up BLT desa 300 ribu selama 3 bulan dengan sasaran mencapai 694 keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan seperti program kartu sembako sebanyak Rp 300.000 selama 3 bulan.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna ecetemelkuran.com yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.