Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Bolehkah dalam Islam?

Ilustrasi gambar : Haji
Ilustrasi gambar : Haji
Sumber :
  • vstory

VIVA  – Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun infrastruktur secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.

Sumber dana haji berasal dari dua sumber : (1) Dana bersumber dari jamaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), (2) Dana bersumber APBN. Selain dari dua sumber pendanaan di atas, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (Indirect Cost).

Pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur adalah bagian dari manifestasi UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Mengenai penggunaan investasi terhadap keuangan haji, UU tersebut memberi amanah pada Bab V tentang tata cara pengelolaan keuangan haji pasal 46 ayat 2 : “Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.

Sementara itu dalam hukum Islam ada istilah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara’ dan juga tidak ditolak oleh syara’ melalui dalil dalil terperinci. Artinya, tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Pengelolaan keuangan haji untuk investasi pembangunan infrastruktur sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, serta investasi lain yang memungkinkan untuk ditetapkan oleh BPKH yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dari sudut pandang maslahah mursalah diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah, serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jamaah haji yang sudah mendaftar.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.