Registrasi Sosial Ekonomi, Jalan Menuju Satu Data Indonesia

Integrasi Data
Integrasi Data
Sumber :
  • vstory

VIVA  – Bulan Oktoboer hingga November 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Pendataan ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data penduduk Indonesia meliputi data sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Namun, muncul anggapan bahwa kegiatan regsosek ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran karena menghabiskan dana sebesar Rp 4,7 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Karenanya, data regsosek dianggap akan tumpang tindih dengan data-data tersebut.

Sebenarnya, data yang dihasilkan oleh regsosek tidak dimaksudkan untuk tumpang tindih dengan data DTKS dan P3KE, tetapi akan menjadi data dasar yang nantinya menjadi basis data utama bagi setiap kementerian dalam mengambil keputusan. Data regsosek akan menjadi basis data bagi DTKS karena memiliki cakupan data seluruh penduduk Indonesia, data pemeringkatan kesejahteraan, dan https://www.viva.co.id//vstory/opini-vstory/1541152-registrasi-sosial-ekonomi-jalan-menuju-satu-data-indonesia di luar sektor kesejahteraan sosial. Selanjutnya bagi data P3KE, data regsosek akan menjadi basis utama karena memiliki variabel lengkap penentu kesejahteraan.

Jadi, data yang dikumpulkan dalam kegiatan regsosek akan menjadi pusat data bagi berbagai survei lainnya. Melalui data regsosek, pemerintah akan mengintegrasikan seluruh data sosial ekonomi menjadi satu data Indonesia. Selain itu, regsosek akan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk mewujudkan misi dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% pada tahun 2024.

Di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden meminta adanya keterpaduan dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0%. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan digunakan, pemerintah memerlukan data awal yang memuat indikator-indikator strategis mengenai kondisi kehidupan masyarakat dilihat dari sudut pandang sosial dan ekonomi.

Karenanya, diperlukan data termutakhir untuk seluruh penduduk Indonesia mulai dari data kependudukan hingga data perumahan. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan tingkat kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia. Tingkat kesejahteraan penduduk dalam survei regsosek terdiri atas 3 kategori, yaitu sangat miskin, miskin, dan tidak miskin.

Setelah adanya pusat data berisi tingkat kesejahteraan penduduk hingga level desa, maka pemerintah dapat menentukan langkah-langkah percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pada keluarga sangat miskin dan miskin di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, sehingga misi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 0% pada tahun 2024 dapat terwujud.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna ecetemelkuran.com yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.